INVESTORBISNIS.COM – Komisi C DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemanfaatan aset daerah.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, mengungkapkan Pemprov Jatim memiliki 4.667 aset yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan hingga kawasan hutan. Namun, hingga saat ini baru 1.086 aset yang tersertifikasi, dan dari jumlah itu pun belum semuanya dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau yang sudah tersertifikasi ini berjalan optimal, seharusnya bisa menghasilkan PAD sebesar Rp58,2 triliun. Tapi tahun lalu, PAD yang masuk baru sekitar Rp17 miliar karena aset yang berfungsi masih puluhan saja,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).
Politisi asal Dapil Banyuwangi ini mendorong Pemprov Jatim untuk memanfaatkan aset-aset tersebut dari sisi ekonomi agar potensi PAD dapat dimaksimalkan. Ia juga menegaskan pentingnya pendataan aset secara lengkap dan penyusunan roadmap pemanfaatan yang jelas.
“Banyak aset yang saat ini terbengkalai. Optimalisasi tidak harus menunggu sertifikasi rampung. Sambil proses sertifikasi berjalan, pemerintah bisa mulai menawarkan aset kepada investor,” tegas Yudha.
Namun, Yudha mengakui ada sejumlah kendala dalam pengelolaan aset daerah, seperti keberadaan penghuni yang telah menempati aset secara turun-temurun hingga enggan membayar kewajiban PAD. Proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memakan waktu lama juga menjadi tantangan tersendiri.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Yudha mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim melakukan terobosan. Salah satunya melalui program aplikasi Siap Sewa, yang dirancang untuk mempermudah penyewaan aset daerah dan meningkatkan pendapatan.
“BPKAD Jatim sudah menyiapkan inventarisasi aset, kajian, dokumentasi video, hingga aplikasi Siap Sewa sebagai solusi optimalisasi aset. Program seperti ini belum dimiliki BPKAD daerah lain,” pungkasnya. (MBG)
