THEINDONEWS.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen untuk mengevaluasi kebijakan setelah kediamannya dijarah massa pada Minggu (31/8/2025). Pernyataan ini ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, pada Senin (1/9/2025).
“Kami mohon maaf, tentu masih banyak kekurangan. Insya Allah, kami akan terus memperbaiki,” tulisnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang panjang dan penuh tantangan. Menurutnya, politik seharusnya menjadi perjuangan kolektif untuk tujuan mulia bangsa, yang dijalankan dengan etika dan moralitas. Sebagai pejabat negara, ia terikat pada sumpah jabatan untuk menjalankan UUD 1945 dan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, setiap ketidakpuasan terhadap aturan atau dugaan penyimpangan harus disalurkan melalui jalur hukum yang sah, seperti pengadilan, Mahkamah Agung (MA), atau Mahkamah Konstitusi (MK).
“Itulah demokrasi yang beradab. Demokrasi yang harus kita jaga dengan cara damai, bukan lewat anarki, intimidasi, atau kekerasan,” tegasnya.
Pentingnya Integritas dan Menjauhi Tindakan Destruktif
Dalam unggahannya, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya menjalankan tugas negara dengan amanah, integritas, dan profesionalisme, serta menjauhi praktik korupsi. Ia menilai tugas ini bukan hanya soal jabatan, melainkan sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar untuk masa depan bangsa.
Menteri Keuangan juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik, masukan, doa, dan dukungan moral. Menurutnya, hal-hal tersebut merupakan bagian penting dari proses membangun bangsa.
Di akhir pernyataannya, Sri Mulyani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan menghindari tindakan destruktif.
“Mari membangun Indonesia bersama, tanpa merusak, membakar, menjarah, memfitnah, atau memecah belah. Semoga Allah SWT selalu melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini,” tutupnya. (FHD)
