THEINDONEWS.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memfokuskan upaya untuk memperkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diambil untuk meningkatkan tata kelola, produktivitas, serta kesejahteraan nelayan setempat.
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ridwan Mulyana, menyatakan bahwa penguatan ini dilakukan melalui berbagai program dan pembiayaan yang disalurkan secara masif.
“KKP terus melakukan berbagai upaya penguatan tata kelola dan pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku dan NTT,” ujar Ridwan pada Selasa (9/9/2025).
Ridwan menjelaskan bahwa program ini tidak hanya melalui KKP secara langsung, tetapi juga melalui skema transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bantuan disalurkan baik secara langsung maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
Bantuan tersebut mencakup pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan, penyediaan sarana produksi di kampung nelayan, serta bantuan kapal dan alat penangkapan ikan untuk nelayan kecil.
Sejak 2020 hingga 2024, KKP telah mengucurkan dana sebesar Rp70,9 miliar dari APBN untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu, DAK provinsi mencapai Rp415,13 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp502,16 miliar.
Sebagai bagian dari inisiatif ini, pada tahun 2023, KKP berhasil membangun pilot project Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Samber Binyeri, Biak. Kesuksesan proyek ini menjadi inspirasi untuk model pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang akan dilaksanakan secara masif antara tahun 2025 dan 2027. Dari 65 lokasi yang direncanakan, beberapa calon lokasi berada di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Selain itu, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga difokuskan. Dari total 34.606 koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, 5.077 di antaranya berlokasi di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Ridwan menambahkan bahwa pembangunan di Indonesia Timur juga dibiayai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 80% dari realisasi PNBP SDA Perikanan ditransfer langsung ke pemerintah daerah melalui skema DBH.
Pada tahun 2024, realisasi PNBP SDA Perikanan tercatat sebesar Rp951,01 miliar. Dari jumlah ini, sebesar Rp737 miliar akan ditransfer ke daerah pada APBN 2025, dengan Rp195,9 miliar di antaranya dialokasikan untuk Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa transformasi tata kelola perikanan tangkap melalui kebijakan penangkapan ikan terukur adalah strategi utama KKP untuk menopang ketahanan pangan berkelanjutan, sekaligus menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi. (IGP)
