THEINDONEWS.COM – Lonjakan harga beras di sejumlah kota di Jawa Timur mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim bersama Bulog Divre Jatim diminta segera turun tangan untuk menstabilkan harga, khususnya beras premium yang harganya kian melambung.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Erma Susanti, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan kondisi ini berlarut. Ia mendorong Bulog mengeluarkan stok beras dengan harga terjangkau agar masyarakat tidak semakin terbebani. “Ya ini Bulog harus intensif mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Menurut Erma, harga beras premium dalam kemasan lima kilogram kini sudah menembus Rp83 ribu, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Bulog yang seharusnya sekitar Rp55 ribu. “HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” katanya.
Data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025 mencatat rata-rata harga beras medium secara nasional sebesar Rp14.530/kg, sedangkan beras premium mencapai Rp16.280/kg. Angka ini naik sekitar 7–10 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan dipicu distribusi yang belum merata, pasokan yang tertekan akibat musim tanam dan cuaca, serta kendala logistik ke sejumlah daerah.
Kondisi serupa juga terjadi pada beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Meski stok melimpah, penyalurannya masih minim. Dari alokasi 173.000 ton untuk Jawa Timur, realisasi distribusi baru sekitar 5,73 persen. Di gudang Bulog Malang misalnya, stok SPHP tercatat 68.000 ton dengan target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun. Artinya, surplus sekitar 45.000 ton masih tersimpan, namun distribusi ke pasar tradisional belum optimal.
Melihat situasi ini, Erma mendesak Bulog dan Disperindag Jatim mempercepat distribusi, melakukan operasi pasar, serta memperluas akses SPHP ke masyarakat. “Koordinasi Bulog dengan Disperindag Jatim harus diperkuat. Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” tegas legislator dari Dapil Blitar–Tulungagung tersebut. (UPY)
