THEINDONEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mempercepat pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 142 dapur SPPG telah resmi mengantongi SLHS. Sementara itu, tiga SPPG belum mengajukan permohonan sertifikat, lima SPPG masih dalam proses pengajuan, dan dua lainnya memasuki tahap penerbitan sertifikat.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, Pemkab Sidoarjo berkomitmen mengawal proses pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi seluruh dapur SPPG. Upaya tersebut dilakukan agar setiap unit pelayanan yang menyediakan makanan bagi penerima manfaat MBG memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mendorong pemenuhan SLHS kepada seluruh SPPG. Langkah ini untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi sehingga keamanan makanan bagi penerima manfaat dapat tetap terjaga,” kata Subandi, Rabu (4/11/2026).
Menurut Subandi, kepemilikan SLHS bukan berarti pengawasan terhadap dapur SPPG telah selesai. Pemkab Sidoarjo tetap akan melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap dapur yang sudah mengantongi sertifikat tersebut.
Pengawasan berkelanjutan diperlukan untuk mengantisipasi potensi risiko keamanan pangan sekaligus memastikan standar kebersihan tetap diterapkan dalam proses pengolahan hingga penyajian makanan.
“Pemerintah daerah akan terus mengawal proses penerbitan SPPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jangan sampai ada SPPG yang tidak mendapatkan SLHS,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Inensa Khoirul Harap, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim kesehatan lingkungan untuk mempercepat proses pemenuhan sertifikat.
Tim tersebut bekerja sama dengan sanitarian dari puskesmas setempat untuk memberikan pendampingan kepada pengelola dapur SPPG yang belum melengkapi persyaratan administrasi maupun teknis.
Pendampingan meliputi pelatihan keamanan pangan siap saji bagi relawan dan pengolah makanan, pelaksanaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), serta pengujian sampel makanan dan air di Laboratorium Daerah Kabupaten Sidoarjo.
“Hampir seluruh SPPG di Kabupaten Sidoarjo telah mengantongi sertifikat resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku, tinggal tiga SPPG yang belum mengajukan permohonan SLHS kepada kita,” ujar Inensa.
Ia menegaskan, SLHS merupakan persyaratan penting yang wajib dipenuhi untuk memastikan dapur penyedia makanan memenuhi standar kesehatan. Penerbitan sertifikat dilakukan setelah seluruh persyaratan kesehatan dinyatakan terpenuhi.
“Jika persyaratan pengajuan SLHS telah memenuhi syarat kesehatan, maka SLHS SPPG dapat diterbitkan,” pungkasnya.
Percepatan penerbitan SLHS tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, manfaat program nasional tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga memberikan jaminan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. (MGD)
