THEINDONEWS.COM – Rencana penyelenggaraan World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang menuai penolakan keras dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Penolakan ini secara spesifik ditujukan kepada kontingen atlet dari Israel yang dijadwalkan turut serta dalam kejuaraan dunia tersebut.
“Atlet Israel, kalau ke Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono Anung dengan tegas di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Penolakan Berdasarkan Isu Kemanusiaan di Gaza
Pramono Anung menyatakan, selama dirinya menjabat, tidak ada ruang bagi partisipasi Israel dalam kegiatan apa pun di Ibu Kota. Ia mendasarkan penolakannya pada situasi kemanusiaan saat ini, merujuk pada tindakan genosida Israel di Gaza yang telah menimbulkan luka mendalam bagi masyarakat.
“Karena enggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gimnastik itu bertanding di Jakarta,” katanya.
Gubernur khawatir kehadiran atlet Israel justru akan memicu kemarahan publik. “Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik,” tambahnya.
Pramono lantas meminta kepada pemerintah pusat dan organisasi penyelenggara kejuaraan untuk mempertimbangkan ulang keputusan mengundang Israel. Ia menyarankan agar visa bagi tim Israel tidak diterbitkan.
Menggandeng Sikap Presiden di PBB
Lebih lanjut, Pramono juga menyinggung posisi tegas Indonesia di mata internasional. Ia mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, di mana Kepala Negara secara eksplisit menyatakan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
“Karena apa pun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua. Apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah klir, jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” tegasnya.
Dukungan Penolakan dari Berbagai Kalangan
Penolakan terhadap kehadiran atlet Israel ini tidak hanya disuarakan oleh Gubernur Jakarta. Berbagai kalangan juga telah menyatakan sikap yang sama:
1. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (PKS), mendesak pemerintah untuk menolak kehadiran atlet Israel. Ia meminta pemerintah tidak memberikan panggung kepada atlet yang negaranya dianggap sebagai pelaku genosida terhadap warga Palestina, karena hal itu dinilai akan memicu polemik di Tanah Air.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyatakan penolakan dan meminta Pemerintah menolak memberikan visa bagi atlet Israel.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), melalui juru bicaranya Guntur Romli, menegaskan penolakan ini sejalan dengan sikap mereka saat menolak kehadiran tim nasional sepak bola Israel pada tahun 2023.
Polemik ini kini berada di tangan Pemerintah Pusat dan panitia penyelenggara untuk menentukan langkah selanjutnya terkait partisipasi Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam yang akan berlangsung di Jakarta. (TGL)
