THEINDONEWS.COM – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, resmi mengajukan permohonan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia untuk membuka sementara akses Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Prosiwangi), khususnya pada ruas Probolinggo-Besuki. Langkah ini diambil sebagai jalur alternatif fungsional guna mengantisipasi kemacetan parah akibat proyek perbaikan di Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura).
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 550/216/430/2026 yang dilayangkan pada Kamis (9/7/2026). Surat yang bersifat penting ini juga ditembuskan kepada Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Timur, dan Direktur Utama PT Jasa Marga.
Usulan pembukaan tol secara darurat ini dipicu oleh adanya dua proyek infrastruktur besar di jalur utama tersebut. Pertama, pekerjaan perbaikan jembatan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Kedua, perbaikan gorong-gorong di ruas Tampora-Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo.
Bupati Abdul Hamid Wahid menilai, bertumpuknya dua proyek tersebut di waktu yang bersamaan berpotensi kuat memicu perlambatan arus lalu lintas hingga kemacetan panjang. Padahal, koridor Pantura merupakan urat nadi utama bagi distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur.
“Dua proyek tersebut diperkirakan memicu perlambatan arus lalu lintas hingga antrean panjang kendaraan di koridor Jalan Nasional Pantai Utara (Pantura), yang menjadi jalur utama distribusi logistik maupun mobilitas masyarakat,” ujar Abdul Hamid Wahid saat memberikan keterangan, Jumat (10/7/2026).
Menurut Abdul Hamid, pembukaan sementara ruas Tol Probolinggo-Besuki ini merupakan bagian dari strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL). Upaya ini krusial dilakukan demi menjaga tingkat pelayanan jalan atau Level of Service (LoS) agar tidak drop selama pekerjaan konstruksi berlangsung.
“Pembukaan sementara akses Tol Prosiwangi dipandang perlu untuk meminimalkan dampak kemacetan akibat penyempitan maupun penutupan sebagian jalur di lokasi pekerjaan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia meyakini bahwa pengoperasian tol fungsional ini tidak hanya menjaga kelancaran pasokan logistik dan memangkas waktu tempuh perjalanan, tetapi juga aspek keselamatan. Dengan memisahkan arus lalu lintas dari area proyek, risiko kecelakaan bagi pengguna jalan maupun pekerja konstruksi dapat ditekan seminimal mungkin.
Bupati Bondowoso berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PU dapat segera memberikan lampu hijau atas usulan ini. Langkah cepat ini dinilai menjadi solusi paling konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kelancaran arus kendaraan di kawasan Tapal Kuda.
Menariknya, aspirasi ini tidak datang dari Bondowoso saja. Usulan serupa juga disuarakan dan diajukan oleh pemerintah daerah tetangga yang terdampak langsung oleh proyek Pantura, yakni Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Situbondo. (FHD)
