THEINDONEWS.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengingatkan seluruh pengembang perumahan untuk senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan mematuhi seluruh ketentuan pembangunan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pengembang tidak boleh merugikan konsumen maupun mengabaikan tanggung jawab sosialnya.
Pesan tegas tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) 2026 di Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasinya atas kontribusi pesat ASPRUMNAS dalam menyediakan hunian bagi masyarakat Indonesia.
“ASPRUMNAS terus berkembang, mari kita terus melakukan pencapaian yang lebih baik. Laksanakan kewenangan dengan baik, ikuti semua aturan yang berlaku, dan jangan sampai merugikan konsumen maupun mengecewakan kepercayaan masyarakat,” ujar Menteri PKP.
Maruarar menekankan bahwa pemerintah akan bersikap adil kepada pengembang yang taat aturan, namun tidak ragu untuk memberikan pembinaan hingga sanksi tegas bagi mereka yang melanggar.
“Saya berharap tidak perlu lagi ada pengembang yang saya tegur maupun saya beri sanksi,” tambahnya, sembari menegaskan dukungan penuh pemerintah bagi pengembang yang terus berinovasi dan menghadirkan rumah berkualitas.
Dukungan untuk Program 3 Juta Rumah dan Penyaluran FLPP
Dalam forum tersebut, Menteri PKP turut memaparkan capaian penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sepanjang tahun 2025, ASPRUMNAS tercatat berhasil menyalurkan skema FLPP untuk pembangunan 9.207 unit rumah.
Pemerintah berharap pencapaian ini dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi erat demi menyukseskan Program 3 Juta Rumah—sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk memperluas akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Guna menciptakan iklim usaha perumahan yang sehat sekaligus membantu MBR, pemerintah telah menggulirkan berbagai kemudahan, di antaranya:
1. Pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi MBR.
2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta penerbitan sertifikat rumah secara gratis bagi MBR.
3. Penyederhanaan syarat pembiayaan agar kepemilikan rumah menjadi lebih mudah dijangkau.
ASPRUMNAS Targetkan 50 Ribu Rumah Subsidi pada 2027
Menanggapi arahan dan dukungan pemerintah, Ketua Umum ASPRUMNAS, M. Syawali, menyampaikan apresiasinya atas berbagai kebijakan berpihak yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PKP. Sebagai bentuk komitmen nyata, ASPRUMNAS menargetkan pembangunan hingga 50.000 unit rumah subsidi melalui skema FLPP pada tahun 2027.
Sinergi antara pemerintah dan asosiasi pengembang ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah layak di seluruh pelosok negeri. Didukung oleh transformasi digital dan kepatuhan terhadap regulasi, ekosistem perumahan nasional diyakini akan semakin kuat demi mewujudkan keberhasilan Program 3 Juta Rumah. (EJG)
