THEINDONEWS.COM – Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos), yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, akan diterapkan secara nasional menyusul keberhasilan tahap piloting yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi. Atas sukses tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, didapuk oleh pemerintah pusat untuk berbagi pengalaman dengan para kepala daerah se-Indonesia.
Sosialisasi nasional yang diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) ini berlangsung secara hibrida dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (4/12/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Mendagri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Turut hadir pula Sekjen Kemensos Robben Rico, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, perwakilan Bank Indonesia, serta kementerian/lembaga terkait.
Diperluas Nasional Tahun 2026
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan utama untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Ia mengonfirmasi bahwa keberhasilan Banyuwangi, yang dilaksanakan pada 2025, akan menjadi dasar implementasi secara nasional.
“Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026,” tutur Tito, Jumat (5/12/2025).
Senada, Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan menyebut keberhasilan Banyuwangi tidak lepas dari budaya kerja tim yang solid.
“Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden. Selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan ke-32 daerah dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026,” kata Luhut.
Strategi “Jemput Bola” Libatkan Ribuan Agen Perlinsos
Dalam forum tersebut, Bupati Ipuk memaparkan strategi yang dilakukan Banyuwangi selama piloting. Kunci keberhasilan adalah pelibatan ribuan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang bertugas melakukan “jemput bola” atau mendatangi langsung masyarakat.
Agen-agen ini terdiri dari kader dasawisma, pendamping PKH, operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta camat dan lurah.
“Kami jemput bola, turun langsung ke masyarakat yang membutuhkan bansos untuk membantu proses pendaftarannya, terutama mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP,” ungkap Ipuk.
Pelibatan agen ini krusial untuk mengatasi keterbatasan akses teknologi para penerima bansos, khususnya lansia yang kesulitan mendaftar secara mandiri.
“Tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah memastikan masing-masing pribadi yang membutuhkan bisa daftarkan diri,” tegas Ipuk, menambahkan bahwa komunikasi aktif kepada masyarakat juga dilakukan agar program lebih tepat sasaran.
Melampaui Target Pendaftaran
Keberhasilan Pemkab Banyuwangi juga mendapat apresiasi dari Sekjen Kemensos, Robben Rico. Ia menyebut proses input data berjalan optimal.
“Proses pendaftaran yang berlangsung pada 18 September–15 Oktober mencapai 359 ribu orang, melampaui target awal yang hanya 320 ribu,” ujar Robben.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti sekitar 900 peserta secara offline dan online dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia, menandai langkah awal persiapan implementasi nasional program tersebut. (IPO)
