THEINDONEWS.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah menyiapkan dua pilihan bagi lulusan Sekolah Rakyat setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Mereka dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memilih menjadi pekerja terampil.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat tidak berhenti pada penyediaan akses pendidikan, tetapi berlanjut hingga lulusan memiliki masa depan dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya.
“Yang penting saya sampaikan adalah hilirisasi. Arahan Bapak Presiden cukup jelas, lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh menganggur. Pilihannya hanya dua, menjadi pekerja terampil atau meneruskan kuliah,” kata Gus Ipul.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan tanggapan dalam kegiatan Penyampaian Hasil Collective Action-Relaksasi RPL bagi Pejabat Manajerial Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom dari Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan Kemensos tersebut mengangkat tema “Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan”.
Pembahasan dalam kegiatan tersebut berfokus pada tiga subtema, yakni integrasi data, bantuan sosial adaptif, dan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menjelaskan, sebelum memasuki tahap hilirisasi, para siswa Sekolah Rakyat harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).
Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, siswa akan diarahkan pada salah satu dari dua jalur sesuai minat, potensi, dan kebutuhannya.
Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Kuliah dengan Beasiswa
Pilihan pertama adalah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Siswa yang memiliki keinginan untuk kuliah dan memenuhi persyaratan akan mendapatkan dukungan pemerintah melalui skema beasiswa.
Gus Ipul mengatakan pemerintah juga akan membantu memetakan potensi siswa agar pilihan pendidikan tinggi yang diambil sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing.
“Kalau kuliah dia harus belajar sungguh-sungguh, ya, kita pakai tes DNA talent ke mana dia sebaiknya kuliah. Setelah itu nanti ikut KIP, akan ikut biaya beasiswa dari pemerintah,” ujarnya.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap lulusan Sekolah Rakyat yang melanjutkan pendidikan dapat memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
Pilihan Menjadi Pekerja Terampil
Sementara itu, siswa yang memilih untuk langsung memasuki dunia kerja akan diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan.
Pelatihan akan disesuaikan dengan minat dan potensi masing-masing siswa sehingga mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurut Gus Ipul, Kemensos telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), untuk memperkuat pelatihan sekaligus membuka peluang penyerapan lulusan Sekolah Rakyat.
“Sekaligus juga menampung lulusan-lulusan Sekolah Rakyat. Kita dorong mereka menjadi pekerja terampil luar negeri,” jelasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi lulusan Sekolah Rakyat, termasuk peluang bekerja di luar negeri dengan bekal keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
Gus Ipul menegaskan, skema tersebut merupakan bagian dari konsep hilirisasi program Sekolah Rakyat. Artinya, intervensi pemerintah tidak berhenti pada pendidikan, tetapi dilanjutkan dengan memastikan lulusan memiliki akses terhadap pendidikan tinggi maupun dunia kerja.
Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Untuk memastikan program tersebut berjalan optimal, Gus Ipul mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengentasan kemiskinan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Menurut dia, keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, ego sektoral harus dikesampingkan dalam pelaksanaannya.
“Yang penting dalam eksekusi Sekolah Rakyat ini, kita menekankan betul pentingnya kebersamaan, kolaborasi. Ego sektoral harus dihilangkan,” tegasnya.
Gus Ipul menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci agar berbagai kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara terpadu. Integrasi data, bansos adaptif, serta Sekolah Rakyat perlu ditempatkan dalam satu ekosistem kebijakan yang saling mendukung.
Sebagai informasi, Relaksasi RPL Jenjang JPT Madya diikuti 28 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari 15 instansi pemerintah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kompetensi manajerial bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
Para peserta diwajibkan menyusun Collective Action sebagai wadah untuk mengintegrasikan perspektif dan pemikiran dalam merumuskan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan sesuai dengan tema pembelajaran.
Hasil Collective Action diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat sinergi dan aksi bersama lintas sektor dalam mendukung upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menargetkan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan yang lebih baik sekaligus memiliki jalur yang jelas setelah lulus, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil. (OHE)
